Perempuan Kepala Keluarga “Pekka” Di Desa Jatimulya

 AJIINEWS-INDRAMAYU JAWA BARAT:Program Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) yang diluncurkan oleh Pemerintah Kabupaten Indramayu, makin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Hal tersebut terungkap oleh anggota kelompok Pekka Desa Jatimulya, Kecamatan Terisi yang mendapatkan bantuan dari Bupati Indramayu, Hj Nina Agustina.

Bertempat di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KBP3A) Kabupaten Indramayu, Jumat (5/1/2024), bantuan yang diberikan berupa kompor, tabung, regulator gas, panci kukus, mixer serta oven.

Pada kesempatan tersebut, Rastim, selaku Kuwu Desa Jatimulya mengucapkan terima kasih kepada Bupati Nina yang telah memberikan perhatian kepada masyarakatnya.

“Terima kasih kepada Bupati Nina yang telah memberi dukungan kepada kelompok Pekka Desa Jatimulya. Alhamdulillah, bantuan telah kami terima,” ujarnya.

Rastim mengatakan, program Pekka menjadi upaya guna mendorong kemandirian perempuan tulang punggung keluarga di Kabupaten Indramayu agar bisa bersatu bersinergi bersama menjalankan usahanya.

Menurutnya, pengembangan program ini tidak terlepas dari upaya pemenuhan kepentingan masyarakat dalam peningkatan dan kelancaran perekonomian masyarakat Indramayu.

“Dengan adanya bantuan ini, diharapkan warga kami bisa menyalurkan bakatnya untuk melaksanakan kegiatan ibu-ibu kepala keluarga untuk menuju Indramayu Bermartabat (Bersih,Religius, Maju, Adil, Makmur, dan Hebat),” ungkapnya.

Sementara itu, anggota kelompok Pekka Desa Jatimulya juga mengucapkan terima kasih kepada Bupati Nina yang telah memberi kebutuhan usahanya.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada ibu Bupati Indramayu, Hj Nina Agustina yang telah memberikan bantuan kepada kami anggota kelompok Pekka Desa Jatimulya,” pungkasnya.Source Diskominfo-deni-(ajiinews//morassdi//bob)

Perempuan Kepala Keluarga “Pekka” Di Desa Jatimulya

 

 AJIINEWS-INDRAMAYU JAWA BARAT:Program Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) yang diluncurkan oleh Pemerintah Kabupaten Indramayu, makin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Hal tersebut terungkap oleh anggota kelompok Pekka Desa Jatimulya, Kecamatan Terisi yang mendapatkan bantuan dari Bupati Indramayu, Hj Nina Agustina.

Bertempat di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KBP3A) Kabupaten Indramayu, Jumat (5/1/2024), bantuan yang diberikan berupa kompor, tabung, regulator gas, panci kukus, mixer serta oven.

Pada kesempatan tersebut, Rastim, selaku Kuwu Desa Jatimulya mengucapkan terima kasih kepada Bupati Nina yang telah memberikan perhatian kepada masyarakatnya.

“Terima kasih kepada Bupati Nina yang telah memberi dukungan kepada kelompok Pekka Desa Jatimulya. Alhamdulillah, bantuan telah kami terima,” ujarnya.

Rastim mengatakan, program Pekka menjadi upaya guna mendorong kemandirian perempuan tulang punggung keluarga di Kabupaten Indramayu agar bisa bersatu bersinergi bersama menjalankan usahanya.

Menurutnya, pengembangan program ini tidak terlepas dari upaya pemenuhan kepentingan masyarakat dalam peningkatan dan kelancaran perekonomian masyarakat Indramayu.

“Dengan adanya bantuan ini, diharapkan warga kami bisa menyalurkan bakatnya untuk melaksanakan kegiatan ibu-ibu kepala keluarga untuk menuju Indramayu Bermartabat (Bersih,Religius, Maju, Adil, Makmur, dan Hebat),” ungkapnya.

Sementara itu, anggota kelompok Pekka Desa Jatimulya juga mengucapkan terima kasih kepada Bupati Nina yang telah memberi kebutuhan usahanya.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada ibu Bupati Indramayu, Hj Nina Agustina yang telah memberikan bantuan kepada kami anggota kelompok Pekka Desa Jatimulya,” pungkasnya.Source Diskominfo-deni-(ajiinews//morassdi//bob)

Menteri KKP Bantu Tujuh Kapal Nelayan Di Sulawesi Barat

Menteri KKP Bantu Sulbar Tujuh Kapal Nelayan

=sumber antara =

Sulawesi Barat -Mamuju -"kba GALANG "

 Kementrian Keluatan dan Perikanan (KKP) memberikan bantuan kepada pemerintah di Provinsi Sulawesi Barat, berupa tujuh unit kapal untuk nelayan.

Menteri Keluatan dan Perikanan, Sharif C Sutardjo saat melakukan kunjungan kerja di Provinsi Sulbar, menyerahkan bantuan tujuh unit kapal nelayan kepada Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh, di Mamuju, Sabtu.

Kapal bantuan perikanan yang diberikan KKP tujuh unit untuk nelayan Sulbar, terdiri dari tiga unit kapal nelayan berkapasitas 30 GT senilai Rp4.5 miliar dan empat unit kapal nelayan berkapasitas 5 sampai 30 GT senilai Rp4.2 miliar.
Selain memberikan bantuan kapal kepada nelayan Sulbar KKP juga memberikan bantuan dua paket penyediaan rumah ikan untuk nelayan Sulbar senilai Rp400 juta.

Kemudian juga memberikan bantuan 1000 unit kartu nelayan yang nilai anggarannya sekitar Rp50 juta.

"Bantuan yang diberikan itu bersumber dari dana APBN tahun 2012 melalui Direktorat Jendaral Perikanan Tangkap KKP," kata Sharif C Sutardjo.

Ia mengatakan, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana perikanan tangkap di Sulbar dalam rangka memacu produksi perikanan dalam negeri agar terus meningkat.

Menurut dia, produksi perikanan tangkap dalam negeri sekitar enam juta ton pertahun dirasakan masih rendah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonominya, sehingga mesti terus digenjot dan ditingkatkan.

"Kita masih kalah dari negara China yang mampu memproduksi hasil perikanan tangkapnya sekitar 16 juta ton pertahun, sementara negara kita hanya mampu memproduksi enam juta ton, sehinga produksi perikanan kita mesti ditingkatkan mulai daerah," katanya.

Oleh karena itu ia mengatakan, pada tahun ini, seluruh sarana dan prasarana tangkap kebutuhan nelayan di daerah penghasil ikan di Indonesia, termasuk di Sulbar harus dipenuhi agar lebih memadai sehingga produksi perikanan dalam negeri terus dapat meningkat untuk memajukan ekonomi bangsa. (T.KR-MFH/E001)

16 Nelayan Batubara Dihukum di Malaysia

Selain dituduh memasuki perairan Malaysia

=sumber antara =

 Medan-"Siber Nenayan "

“Mereka ditahan sejak November 2011 dan masa hukumannya diperkirakan bakal berakhir sekitar 17 Februari tahun ini,” kata Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Batu Bara, Edi Alwi di Medan, Jumat (10/2).

Sebanyak 16 nelayan tradisional asal Kecamatan Medang Deras tersebut menjalani hukuman di penjara Negara Bagian Perak, Malaysia. Selain dituduh memasuki perairan Malaysia, para nelayan Batu Bara itu oleh pihak pengadilan negara setempat sebelumnya juga dipersangkakan melakukan penangkapan ikan secara ilegal.

“Bila masa hukuman terhadap 16 orang nelayan tersebut berakhir, berarti sudah tidak ada lagi nelayan asal Kabupaten Batu Bara yang ditahan di Malaysia,” ucap Edi.

Jumlah keseluruhan nelayan Batu Bara yang ditahan di Malaysia sejak September 2011 sebanyak 33 orang dan 17 orang di antaranya telah dibebaskan sekitar akhir Januari 2012.

Selama menjalani proses pemeriksaan hukuman di pengadilan Malaysia, lanjut dia, pihak HNSI Sumatera Utara bekerja sama dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) telah memberikan bantuan advokasi.

Dia berharap pascapembebasan 16 orang nelayan Batu Bara itu, tidak ada lagi kasus pelanggaran tapal batas yang melibatkan nelayan setempat.

Pelanggaran tapal batas yang melibatkan nelayan Batu Bara selama ini, menurut dia, lebih disebabkan oleh faktor keterbatasan alat navigasi dan kurangnya pemahaman mereka terhadap letak koordinat perbatasan antara perairan Indonesia dengan Malaysia di sekitar Selat Malaka. “Perahu nelayan Batu Bara umumnya melaut dengan peralatan yang sederhana dan belum dilengkapi alat navigasi,” tambahnya.(ant)